Cara Mendirikan Usaha Berbadan Hukum

3 min read

Badan bisnis baik didalam bisnis skala kecil, menengah, dan besar terlalu penting untuk mempunyai badan hukum. Badan hukum dapat merawat badan bisnis dari segala tuntutan akibat kesibukan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ciri utama badan bisnis yang berbadan hukum adalah terkandung pembelahan kekayaan pemilik bersama kekayaan badan usaha, supaya pemilik cuma bertanggung jawab sebatas harta perusahaan.

 

Tahap – Tahap Pendirian Perseroan Terbatas

 

1. Tahap Pengajuan Nama PT.

Proses ini memiliki tujuan untuk dapat melakukan kontrol nama PT (apakah Nama PT berikut udah gunakan atau tidak?). Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris lewat Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham atau juga kepada jasa pendirian PT. Adapun persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

 

Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;

Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan para pengurus perusahaan;
Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT

 

2. Tahap Pembuatan Akta Pendirian PT

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk setelah itu mendapatkan pesetujuan dari Menteri Kemenkumham. Biasanya akte ini berisi informasi mengenai nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris

 

3. Tahap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Surat ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan di mana perusahaan Anda berada. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda.

Persyaratan lain yang diperlukan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) th. terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak area bisnis bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) kecuali PT tidak berada di gedung perkantoran.

 

4. Tahap Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak cocok bersama keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP spesial Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.

 

5. Tahap pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Kemenkumham.

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian). Persyaratan yang diperlukan pada lain

 

6. Tahap Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

SIUP ini bermanfaat supaya PT mampu menggerakkan kesibukan usahanya. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten perihal cocok bersama domisili PT.

 

7. Tahap Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten perihal cocok bersama domisili perusahaan.

 

8. Tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI).

Setelah perusahaan melakukan perlu daftar perusahaan dan udah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka perlu di umumkan didalam BNRI dari perusahaan yang udah diumumkan didalam BNRI, maka PT udah prima statusnya sebagai badan hukum.

 

Tahap – Tahap Pendirian Yayasan

 

Pada dasarnya ada 3 tahapan didalam sistem pendirian Yayasan, yaitu

 

1. Tahap Persiapan

Di tahap persiapan, Anda bersama pendiri lainnya perlu memilih berapa besaran kekayaan yang hendak disisihkan untuk menjadi kekayaan awal yayasan. Selain kekayaan yayasan, Anda terhitung perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Nama yang hendak Anda gunakan sebagai nama yayasan perlu dicek khususnya dahulu ketersediaannya. Tidak seperti kontrol nama perusahaan secara elektronik, kontrol nama yayasan dilakukan secara manual, supaya memakan pas lebih lama.

Yayasan mampu didirikan oleh satu orang atau lebih. Orang yang dimaksud disini adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia maupun asing.
Alamat domisili. Dalam mendirikan yayasan, alamat domisili yang dapat digunakan perlu diperhatikan. Selain tercantum didalam akta pendirian yayasan, domisili ini terhitung nantinya dapat digunakan didalam setiap dokumen legalitas yayasan.

Pembina Yayasan. Yang mampu menjadi pembina yayasan adalah orang perseorangan yang terhitung merupakan pendiri yayasan dan/atau spesial yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina
Pengurus merupakan organ yayasan yang mampu melakukan kepengurusan yayasan dan juga tidak boleh merangkap sebagai pembina dan/atau pengawas. Biasanya pengurus sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang bersama jabatan tiap-tiap sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara.

Fungsi pengawas adalah mengawasi dan berikan nasihat ke pengurus didalam menggerakkan kesibukan yayasan. Sekurang-kurangnya satu orang yang mampu melakukan perbuatan hukum yang mampu menjadi pengawas yayasan dan tidak boleh merangkap sebagai pembina dan/atau pengurus.

Bidang usaha. Yayasan mampu bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Yayasan tidak membawa anggota.

 

2. Tahap Pendaftaran dan Pengesahan

Begitu nama yayasan yang Anda ajukan dinyatakan masih tersedia, langkah setelah itu adalah memicu akta notaris berbahasa Indonesia yang mengatakan pendirian yayasan. Untuk tahapan ini, Anda memerlukan jasa notaris.

Bila persyaratan berikut udah lengkap, maka para pendiri bersama menghadap Notaris untuk diberi tanda tangan akta pendirian. Yayasan ini udah diakui berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian oleh para pendiri di hadapan Notaris. Namun Yayasan ini belum sah menjadi Badan Hukum. Untuk itu Notarislah yang dapat segera memproduksi pengesahan badan hukum Yayasan ke Kementrian Hukum dan HAM RI.

 

3. Tahap Pengumuman

Akta pendirian yayasan yang udah disahkan sebagai badan hukum perlu diumumkan didalam tambahan berita negara (besarnya ongkos pengumuman dapat ditetapkan bersama ketentuan pemerintah)

Pengumuman perlu diajukan permohonannya paling lambat 30 hari sejak akta pendirian disahkan. Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kerugian yayasan